Kitakini.com - Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis)
Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah, divonis
empat tahun penjara setelah terbukti bersalah dalam kasus
korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)
Covid-19 tahun 2020. Selain hukuman penjara, Aris juga diharuskan membayar denda Rp500 juta dan uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp700 juta.
Majelis hakim yang diketuai Sarma Siregar menyatakan bahwa Aris melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aris Yudhariansyah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp500 juta, subsider 1 bulan kurungan," tegas Sarma dalam sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (10/3/2025).
Aris, yang juga mantan Wakil Direktur dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem, diberi waktu satu bulan untuk membayar UP sebesar Rp700 juta. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. "Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tambah hakim.
Dalam kasus yang sama, terdakwa Ferdinan Hamzah, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), juga divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Namun, Ferdinan tidak dibebani membayar UP karena telah melunasi kerugian negara sebesar Rp75 juta.
Hakim menyebutkan hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah tindakan mereka yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan memiliki tanggungan keluarga.
Atas putusan tersebut, hakim memberikan waktu 7 hari kepada penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk mempertimbangkan menerima putusan atau mengajukan banding.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Erick Sarumaha, yang sebelumnya menuntut Aris 9 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan UP Rp700 juta. Sementara Ferdinan dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Kasus ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap korupsi, terutama dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya? Simak informasi terbaru di sini.