Kitakini.com -
Warga Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura)
mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk melanjutkan pembangunan
jalan penghubung
Labura-Toba yang kini hanya tersisa sekitar 7 hingga 8 kilometer. Jalan tersebut dianggap vital sebagai akses transportasi utama bagi kedua kabupaten untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
"Kami berharap jalan ini dapat segera selesai dibangun. Dengan jalur yang lancar, perekonomian masyarakat akan meningkat, karena jarak dan waktu tempuhnya lebih cepat," ungkap salah satu warga Desa Simonis saat menyampaikan aspirasi di hadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, SH M.Kn, dalam kegiatan Reses di desa tersebut, Selasa (11/3/2025).
Joko Widodo, ketika menjadi Presiden RI, pernah berfoto di jalan rusak di Labura. Jalan di Kabupaten ini banyak yang rusak karena tonase Truck pengangkut sawit yang melintas, diluar kemampuan daya topang jalan.
Menanggapi permintaan warga, Erni Ariyanti Sitorus menjelaskan bahwa jalan penghubung tersebut telah dibangun beberapa tahun lalu dengan tujuan untuk memperlancar konektivitas antar kedua kabupaten sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, lanjut Erni, terdapat sekitar 7 hingga 8 kilometer jalan yang belum diaspal Hotmix, yaitu jalur menuju Parsuburan di Kabupaten Toba.
"Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen untuk mengupayakan agar Pemprovsu segera melanjutkan pembangunan dan perbaikan jalan ini," kata Erni yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 6 yang meliputi Kabupaten Labura, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan.
Erni juga menambahkan bahwa desa-desa sepanjang jalan penghubung Labura-Toba memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Oleh karena itu, akses jalan yang baik menjadi sangat krusial bagi masyarakat.
"Saya akan menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Gubernur Sumut, Bapak Bobby Nasution, dalam sidang paripurna. Selain itu, saya juga akan membahas masalah ini dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut dengan Pemprovsu untuk mengetahui anggaran yang tersedia dan mekanisme pelaksanaannya," pungkas Erni.